Breaking News
Loading...
Jumat, 11 November 2011

Info Post

 

Subang, Anggota Komis 8 DPR RI, Nurhasan Zaidi  menyesalkan Kabupaten Subang tidak memiliki Badan yang menangani penanggulangan bencana di daerah. Padahal Wilayah Subang memiliki areal yang rawan terjadi bencana. Khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang rawan terjadi bencana banjir dan rob air laut hampir setiap tahun pada memasuki musim hujan. Nurhasan yang tergabung dalam Tim Pengawas Bencana DPR RI ini dibentuknya badan penanganan bencana sudah mendesak dilakukan guna lebih meningkatkan penanganan bencana baik pencegaha, penanganan pada saat kejadian maupun pasca kejadian.

Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Anggota DPR RI ke Kabupaten Subang, Jum'at (11/11/2011). Rombongan Tim Pengawas Bencana DPR RI ini dipimpin langsung oleh Ajeng Ratnan Suminar diterima oleh Asisten Administtrasi Pembangunan, Ir. Besta Besuki yang didampingi para kepala Dinas dan kepala kantor di ruang rapat Bupati Subang.

Namun persoalan membentuk badan yang dimaksud, menurut Kepala Satpol PP Kab Subang, Drs. Asep Setia Permana memerlukan biaya operasional. "Bagaimana mengenai operasional menjalankan badan tersebut," tanya Asep.

Kalau memang persoalannya biaya operasional, kata Nurhasan, tergantung pada prioritas persoalan di Subang. "Itu kan keharusan undang-undang," katanya.

Menurut Nurhasan  dengan dibentuknya Badan yang menangani bantuan bencana diharapkan bantuan dari pusat dapat disalurkan dengan jumlah memadai. "Padahal Jawa Barat, diantaranya wilayah Subang, merupakan titik rawan bencana terbesar di Indonesia. Jadi kami sangat menyayangkan dengan tidak adanya badan yang menangani bencana," jelas Ustad Dede.

Peta bencana di Subang, lanjut Nurhasan, hampir di seluruh kecamatan Pantura merupakan titik rawan bencana banjir. Situasi ini memerlukan penanganan yang baik termasuk bantuan. Bantuan yang disalurkan rutin tiap tahun. "Bukan hanya pada saat bencana saja. Tetapi rutin tiap tahun," terang Nurhasan. Untuk itu disarankan untuk melakukan konsultasi secara detail dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tujuan kunjungan kerja ini ialah untuk memastikan apakah bantuan-bantuan itu sampai dan mencari informasi sinergitas antara program pusat dengan di daerah. "Ternyata, kan Subang ada persoalan di salah pemahaman. Makanya ini perlu dipertemukan sehingga bisa sinergis," katanya lagi.